PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP
BANGSA DAN NEGARA INDONESIA
OLEH :
SILMI AFIFAH SUJUDI
XII IPA 1/3
SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA dan AFRIKA SELATAN
1. Ciri-ciri
sistem pemerintahan Australia
a. . Australia
terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi
b. Sistem
parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat
c. Kekuasaan
eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen
d. Menteri
bertanggungjawab penuh pada parlemen
e. Kepala
negara Australia adalah kepala negara inggris
f. Australia
merupakan negara persemakmuran inggris
g. Australia
memiliki konstitusi tertutulis/UUD
h. UUD
Australia berisi rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan
luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi
i. Sistem
pemerintahan Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal
j. Bentuk
pemerintahan : monarki konstitutional
k. Sistem
pemerintahan : parlementer
l. Bentuk
negara : federasi
m. Terdapat
3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara bagian/teritori,
lokal
n. Pemerintah
Federal menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang
mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan,
imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran
bantuan lain
o. Negara
bagian Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia,
western australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian
capital territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah
umum,jalan dan lalu lintas, RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis
p. Pemerintah
lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk
perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet
umum, air dan selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.
q. Pajak
lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak
ini digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal
juga memungut biaya parkir.
r. Memiliki
parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah
dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota
s. Setiap
negara bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling
tertindih
t. Pemilihan
anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat
yang diperebutkan
u. Pemerintah
dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam
dewan adalah perdana menteri
2.Ciri-ciri sistem pemerintahan
Australia
a. . Afrika
selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid
b. Bentuk
negara Afrika selatan adalah kesatuan
c. Bentuk
pemerintahan negara Afrika selatan adalah republik
d. Sistem
pemerintahan negara Afrika selatan adalah presidensial
e. Parlemen
di Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu, majelis nasional dan dewan nasional
provinsi
f. Setiap
provinsi di Afrika Selatan memiliki satu penggubal UU negeri dan majelis
eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri
g. Presiden
merupakan pemimpin partai mayoritas di parlemen
h. Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
i. Sistem
pemilu secara perwakilan proporsional
j. Pemilu
diadakan setiap 5 tahun sekali dan rakyat yang berumur 18 tahun ke atas
diwajibkan untuk ikut
k. Pemilu
terakhir pada April 2004, dimana partai ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)
l. Partai
ANC bersama partai kebebasan Inkatha (6,97%) membentuk aliansi pemerintahan.
m. Partai
oposisi utama termasuk : Aliansi demokrat (12,37%), Demokrat bebas atau ID
(1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP (1,65%), dan Partai Demokratik Kristen
Afrika atau ACDP (1,6%)
n. Jumlah
lembaga legislatif di Afrika selatan adalah 400
o. Afrika
selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif
p. Sistem
kepartaiannya multipartai
q. Perdana
menteri sebagai kepala eksekutif di masing-masing provinsi
r. Para
menteri bertanggung jawab kepada presiden
s. Jumlah
provinsi di Afrika selatan ada 9
t. Jumlah anggota dewan nasional adalah 310
3. Persamaan
dan Perbedaan sistem pemerintahan Afrika Selatan dengan Indonesia
|
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
|
|
1.
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas
|
Kesatuan dengan 9 provinsi
|
|
2.
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
Republik
|
|
3.
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih
langsung oleh rakyat
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh
Majelis Nasional
|
|
5.
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
Bikameral, terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi
|
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Constitutional Court dan spreme court
|
4. Persamaan
dan Perbedaan sistem pemerintahan Australia dengan Indonesia
|
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Australia
|
|
1.
|
Bentuk negara
|
Kesatuan dengan otonomi luas
|
federasi
|
|
2.
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
monarki konstitutional
|
|
3.
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun
|
parlementer
|
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih
langsung oleh rakyat
|
menteri yang diangkat oleh parlemen
|
|
5.
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
terdiri dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat
|
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Mahkamah agung australia dan pengadilan lainnya
|
5. Kelebihan
sistem pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan sistem pemerintahan
Afrika Selatan dan Australia
· Presiden
yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat
pemerintahan terkait
· Presiden
dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa
saling menjatuhkan
· Tidak
ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif
· Badan
ekskutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen
· Menteri
tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden
· Pemerintah
dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
· Legislatif
dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
· Masa
jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu
· Penyusun
program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya
Soal
1.
Afrika selatan menerapkan sistem politik
anti perlakuan yang berbeda terhadap jenis warna kulit , yang sering disebut...
a.
Apartheid
b.
Diskriminasi
c.
Anti-apartheid
d.
Konsolidasi
e.
Integrasi
2.
Bentuk negara Afrika selatan adalah....
a.
Republik
b.
Kesatuan
c.
Monarki
d.
Monarki konstitutional
e.
Monarki parlementer
3.
Bentuk pemerintahan dan Sistem
pemerintahan negara Afrika selatan adalah....
a.
Republik, presidensial
b.
Parlementer,monarki
c.
Republik,presidensial
d.
Republik,monarki
e.
Kesatuan,parlementer
4.
Parlemen di Afrika terdiri dari 2
bagian yaitu..
a.
Senat dan dewan perwakilan
b.
majelis nasional dan dewan nasional
c.
majelis nasional dan dewan perwakilan
d.
majelis nasional dan dewan nasional provinsi
e.
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
5.
Pemilu di Afrika selatanterakhir pada
April 2004, dimana dimenangkan oleh partai...
a.
partai ANC memenangkan kursi parlemen
b.
partai kebebasan Inkatha
c.
Aliansi demokrat
d.
Demokrat bebas
e.
Partai Nasional Baru atau NNP
6.
Jumlah lembaga legislatif di Afrika
selatan adalah...
a.
310
b.
400
c.
90
d.
410
e.
100
7.
Afrika selatan memiliki 3 ibukota yaitu
legislatif, ekskutif dan yudikatif, ibukota yang diakui adalah...
a.
CapeTown
b.
Johannesburg
c.
Pretoria
d.
Bloemfontein
e.
Victoria
8.
Jumlah provinsi di Afrika selatan
ada....
a.
33
b.
34
c.
3
d.
8
e.
9
9.
Jumlah anggota dewan nasional di afrika
selatah adalah ....
a.
400
b.
90
c.
310
d.
210
e.
410
10. Sistem
kepartaian afrika selatan adalah...
a.
Multipartai
b.
Bipartai
c.
Bilokal
d.
Bikameral
e.
Konstitutional
11. Australia
terdiri dari ... negara bagian yang menjadi negara federasi
a.
8
b.
6
c.
7
d.
9
e.
10
12. Menteri
di australia bertanggungjawab penuh pada...
a.
Presiden
b.
DPR
c.
Kepala negara
d.
MA
e.
Parlemen
13. Sistem
parlemen Australia terdiri dari....
a.
Senat dan dewan perwakilan
b.
majelis nasional dan dewan nasional
c.
majelis nasional dan dewan perwakilan
d.
majelis nasional dan dewan nasional
provinsi
e.
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
14. Bentuk
pemerintahan Australia adalah....
a.
Parlementer
b.
monarki konstitutional
c.
presidensiil
d.
monarki absolur
e.
monarki parlementer
15. Terdapat
3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu....
a.
Presidensiil,parlementer,monarki
b.
Monarki,absolut,fedral
c.
federal, negara bagian/teritori, lokal
d.
federal, negara bagian/teritori,monarki
e.
presidensiil,monarki,federal
16. Setiap
negara bagian di Australia diwakili 12 senator yang masa jabatannya ...
tahun
a.
8
b.
7
c.
6
d.
5
e.
4
17. Australia
memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi ... senator
a.
100
b.
90
c.
310
d.
400
e.
76
18. Australia
memiliki parlemen yang bikameral terdiri sebuah dewan perwakilan yang memiliki ...
anggota
a.
100
b.
90
c.
310
d.
150
e.
400
19. Pemilihan
anggota parlemen di australia diadakan ... tahun sekali
a.
3
b.
4
c.
5
d.
6
e.
7
20. Menerapkan
hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang
perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan
penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain merupakan tugas...
a.
DPR
b.
MPR
c.
Kepala negara
d.
Pemerintah Federal
e.
Senat
21. Dalam istilah
“sistem pemerintahan” kata sistem berarti....
a. Susunan
teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya
b. Seperangkat
unsur yang saling berkaitan membentuk totalitas
c. Proses
melaksanakan suatu kegiatan
d. Cara atau
metode
e. Semua jawaban di
atas benar
22. Pemerintahan
dalam arti luas adalah....
a. Pelaksanaan
kekuasaan eksekutif dalam suatu negara
b. Pelaksana
kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam suatun negara
c. Pelaksana
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara
d. Pelaksana
kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam suatu negara
e. Pelaksana
kekuasaan legislatif, yudikatif, dan federatif dalam suatu negara
23. Menurut
Polybius, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan lahir sebagai reaksi
terhadap....
a. Pemerintahan
Monarkhi
b. Pemerintahan
Tirani
c. Pemerintahan
Aristokrasi
d. Pemerintahan
Oligarkhi
e. Pemerintahan
Oklokrasi
24. Dalam pelaksanaannya,
bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan atas republik absolut,
konstitusional, dan....
a. Demokrasi
b. Eksraparlementer
c. Parlementer
d. Kerakyatan
e. Presidensial
25. Contoh negara
yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah....
a. Filipina
b. Indonesia
c. Amerika Serikat
d. Inggris
e. Australia
26. Negara yang
menggunakan sistem pemerintahan presidensial adalah....
a. Inggris
b. Jepang
c. Malaysia
d. Australia
e. Amerika serikat
27. Menurut
Aristoteles “bentuk pemerintahan di mana
kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang pemerintahannya untuk
kepentingan rakyat”adalah....
a. Demokrasi
b. Politi
c. Aristokrasi
d. Monarki
e. Oligarki
28. Oklokrasi
merupakan bentuk pemerintahan....
a. Bentuk
pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang-wenang) sehingga jauh
dari cita-cita keadilan
b. Bentuk
pemerintah yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemashyuran dan
kehormatan
c. Bentuk
pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata
d. Bentuk
pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai
dengan pikiran keadilan
e. Bentuk
pemerintahan yang dipegang rakyat yang mementingkan dirinya sendiri
29. Berikut
adalah ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali....
a. Presiden adalah
kepala negara dan kepala pemerintahan
b. Pemusatan
kekuasaan ke tangan parlemen
c. Semua anggota
kabinet merupakan anggota perlemen
d. Kabinet
bertanggung jawab kepada parlemen
e. Parlemen
dapat membubarkan kabinet
30. Dalam sistem
pemerintahan presidensial, Presiden tidak berwenang untuk....
a. Membubarkan
parlemen atau badan legislatif
b. Membentuk kabinet
sebagai pembantunya
c. Memberhentkan
para menteri
d. Menjalankan
fungsi sebagai kepala negara
e. Menjalankan
fungsi sebagai kepala pemerintahan
31. Prinsip-prinsip
sistem pemerintahan parlementer pada hakikatnya merupakan....
a. Intisari
kebiasaan ketatanegaraan dan hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan
Inggris
b. Intisari
kebiasaan ketatanegaraan di Amerika Serikat
c. Hasil
pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
d. Hasil
pemikiran para pembentuk konstitusi Amerika serikat
e. Intisari
kebiasaan ketatanegaraan di kerajaan Inggris
32. Berikut
merupakan kelemahan sistem pemerintahan Parlementer, kecuali....
a. Kedudukan
badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen
sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
b. Kelangsungan
kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan berakhir sesuai
dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
c. Kabinet dapat
mengendalikan palemen, hal ini terjadi bila para anggota kabinet partai
mayoritas
d. Parlemen
menjadi termpat kederisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, pengalaman mereka
menjadi anggota parlemen dimamfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi
menteri atau jabatan eksekutif lainnya
e. Adanya pengawasan
yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati
dalam menjalankan pemerintahan.
33. Dalam sistem
presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang
sebernarnya.....
a. Presiden dan
menteri-menterinya
b. Presiden
bersama dengan DPR
c. Presiden dan
wakil presiden
d. Kepala negara
dengan menteri
e. Presiden
dengan perdana menteri
34. Dasar
berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27
Desember 1949 adalah...
a. Undang-Undang
Dasar 1945
b. Konstitusi RIS
1949
c. Undang-Undang
Dasar Sementara 1950
d. Maklumat
Pemerintah 14 November 1945
e. Proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945
35. Dasar
berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada masa antara 17 Agustus 1950 – 5
Juli 1959 adalah....
a. Undang-Undang
Dasar 1945
b. Maklumat
Pemerintah 14 November 1945
c. Konstitusi
RIS 1949
d. Undang-Undang
Dasar Sementara 1950
e. Dekrit
Presiden 1959
36. Dalam sistem
Check and Balances di Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk....
a. Mengawasi
pemrintah/ eksekutif dengan sejumlah hak pengawasan
b. menyetujui/
menolak mnyetujui perjanjian internasional
c. Memberhentikan
Presiden dan wakil presiden atas usulan DPR
d. Memberi
pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta
e. Memberi
pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
37. Menurut UUD
1945 yang sudah diamandemen, sistem pemerintahan yang harus dijalankan di
Indonesia adalah....
a. Campuran
b. Quasi-presidensial
c. Quasi-parlementer
d. Presidensial
e. Parlementer
38. Kelebihan
dari sistem pemerintahan presidensial yang terdapat di Indonesia adalah....
a. Pengawasan
rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan
eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah otoriter
b. Jalannya
pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan
tidak terjadi krisis kabinet
c. Pemerintahan
dapat berlangsung dengan baik bila mendapat dukungan wakil rakyat (DPR)
sehingga kebijakan dan keputusan-keputusan eksekutif dapat terlaksana
d. Produk hukum
belum banyak memihak kepentingan rakyat, demikian juga aparat penegak hukum
e. Jika para
menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan professional,
program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada
rakyat)
39. Salah satu
kelemahan atau keburukan yang menonjol dari sistem pemerintahan parlementer
adalah.....
a. Sering
terjadi krisis kabinet
b. Program
pemerintahan cebderung terhambat
c. Kabinet dapat
dijatuhkan kapan saja
d. Pemerintahan
cenderung stabil
e. Berpengaruhnya
pengawasan DPR
40. Berikut ini
adalah kelebihan pelaksanaan sistem pemerintahan RI yang berdasarkan UUD 1945
dibanding dengan sistem pemerintahan negara lain, kecuali....
a. Sistem
pemerintahan kita menganut pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan
b. Presiden
lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan
c. Indonesia
tidak hanya menganut trias politica, tetapi juga menerapkan saptapraja
d. Sistem
pemerintahan cenderung personal power sehingga peran rakyat kurang maksimal
e. Tidak ada partai
oposisi sehingga antara pemerintah yang berkuasa dengan partai yang kalah
saling menjatuhkan
